Infografis capaian penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur tahun 2025 yang turun signifikan menjadi 0,29 persen, disampaikan Gubernur Khofifah di Surabaya, Senin (25/5). (Dok.JurnalMediaNusa)
Surabaya (JurnalMediaNusa) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut penurunan angka kemiskinan ekstrem di Jawa Timur menjadi 0,29 persen pada 2025 sebagai bukti intervensi kesejahteraan masyarakat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Berdasarkan data Kemenko PMK dan BPS per 28 April 2026, angka kemiskinan ekstrem Jawa Timur tercatat jauh di bawah rata-rata nasional yang berada di angka 0,85 persen.
Secara makro, kemiskinan ekstrem Jatim juga turun signifikan selama periode 2020–2025, yakni dari 4,55 persen menjadi 0,29 persen atau turun 4,26 persen poin. Capaian tersebut melampaui penurunan nasional sebesar 3,05 persen.
“Penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur saat ini berada di 0,29 persen atau jauh di bawah nasional sebesar 0,85 persen. Artinya, intervensi tepat sasaran serta sinergi seluruh pihak berjalan efektif,” kata Khofifah di Surabaya, Senin (25/5).
Khofifah menjelaskan, tren penurunan kemiskinan ekstrem terus menunjukkan progres positif setiap tahun. Pada 2021 angka kemiskinan ekstrem tercatat 2,23 persen, kemudian turun menjadi 1,80 persen pada 2022, 0,82 persen pada 2023, 0,59 persen pada 2024, hingga mencapai 0,29 persen pada 2025.
Menurutnya, capaian tersebut semakin berarti karena terjadi di tengah perubahan standar garis kemiskinan ekstrem global dari US$1,99 Purchasing Power Parity (PPP) menjadi US$2,15 PPP pada periode 2024–2025.
Selain kemiskinan ekstrem, berbagai indikator ekonomi Jawa Timur juga menunjukkan tren positif. Berdasarkan rilis BPS per 5 Februari 2026, angka kemiskinan Jawa Timur pada September 2025 turun menjadi 9,30 persen dibanding Maret 2025 sebesar 9,50 persen.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur juga turun menjadi 3,55 persen pada Februari 2026, lebih rendah dibanding rata-rata nasional sebesar 4,68 persen.
Di sektor ketenagakerjaan, tingkat pengangguran lulusan SMK ikut menurun menjadi 5,73 persen dari sebelumnya 5,87 persen. Khofifah menyebut kondisi itu menunjukkan kualitas lulusan vokasi semakin meningkat dan terserap dunia kerja.
Sementara itu, ekonomi Jawa Timur pada Triwulan I-2026 tumbuh 5,96 persen secara year-on-year, tertinggi di Pulau Jawa dan melampaui capaian nasional.
Khofifah menegaskan, keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas sektor mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi hingga masyarakat melalui berbagai program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi.
“Pengentasan kemiskinan ekstrem tidak cukup hanya melalui bantuan sosial. Harus ada pemberdayaan berkelanjutan agar masyarakat memiliki daya tahan ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik,” ujarnya.
Ia memastikan Pemprov Jatim akan terus memperkuat program perlindungan sosial, pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi keluarga hingga peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat rentan.
“Yang terpenting bukan hanya angka turun, tetapi bagaimana masyarakat memiliki kehidupan yang lebih layak, akses pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, pekerjaan yang layak, dan masa depan yang lebih sejahtera,” pungkasnya.(Red)
