Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah BKD Ngawi, Achmad Arwan, memberikan arahan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi realisasi PBB-P2 bersama perangkat Kecamatan dan Desa di Kecamatan Paron, Senin (14/7/2025). (Dok.JurnalMediaNusa)
Ngawi (JurnalMediaNusa) – Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Ngawi hingga pertengahan Juli 2025 baru mencapai 29 persen dari target Rp33,6 miliar. Menyikapi hal ini, Badan Keuangan Daerah (BKD) Ngawi bergerak cepat dengan mengintensifkan monitoring dan evaluasi ke lapangan.
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah BKD Ngawi, Achmad Arwan, turun langsung melakukan pemantauan di Kecamatan Paron, Senin (14/7).
Ia menegaskan bahwa kegiatan monitoring bukan sekadar formalitas, melainkan langkah konkret untuk mengidentifikasi hambatan di tingkat Desa.
“Kami ingin melihat langsung bagaimana kondisi di lapangan, apa saja kendalanya dan seperti apa respons perangkat Desa dalam mengedukasi wajib pajak,” ujar Arwan saat ditemui JurnalMediaNusa.
Menurut Arwan, percepatan realisasi PBB-P2 memerlukan pendekatan langsung kepada para pemangku kebijakan di tingkat kecamatan dan desa. Persoalan seperti keterlambatan distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) serta rendahnya kesadaran masyarakat menjadi fokus utama.
“Setiap wilayah memiliki karakteristik dan tantangan berbeda. Karena itu, pendekatannya juga harus disesuaikan. Kami tidak bisa hanya duduk di balik meja,” tegasnya.
Arwan optimistis capaian PBB-P2 akan meningkat signifikan pada Agustus hingga September, yang disebutnya sebagai periode krusial. Selain itu, Kami juga menjalin sinergitas dengan Camat, Kepala Desa, dan petugas pemungut untuk menggencarkan sosialisasi serta pelayanan kepada masyarakat.
“Ini bukan sekadar mengejar angka, tetapi bagian dari upaya mewujudkan pemerataan pembangunan,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan PBB-P2 menjadi indikator sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola potensi fiskal secara mandiri. Karena itu, Kami menggandeng seluruh elemen pemerintahan tingkat bawah untuk memperkuat komunikasi, mempercepat distribusi SPPT, dan meningkatkan pelayanan yang lebih humanis kepada masyarakat.
“Pajak bukan hanya kewajiban, tapi juga jalan menuju kesejahteraan,” pungkasnya.(Adv.Bakeu/Rek)
