Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Mendagri Tito Karnavian memberikan keterangan pers usai Rakor Digitalisasi Bansos di Kemendagri, Jakarta. (Dok.JurnalMediaNusa)
Jakarta (JurnalMediaNusa) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung perluasan program digitalisasi bantuan sosial (bansos) guna meningkatkan ketepatan sasaran dan efisiensi penyaluran bantuan.
Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Khofifah mengapresiasi penunjukan Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Malang, dan Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah percontohan digitalisasi bansos. Menurutnya, keberhasilan empat daerah tersebut menjadi modal untuk memperluas program ke wilayah lain.
Pemprov Jatim pun mengusulkan penambahan empat daerah baru, yakni Kota Madiun, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Probolinggo. Dengan demikian, jumlah daerah percontohan di Jawa Timur diharapkan bertambah menjadi delapan.
Selain perluasan program, Khofifah menekankan pentingnya pemutakhiran data penerima manfaat guna meminimalkan kesalahan data (inclusion error dan exclusion error). Pemprov Jatim, katanya, siap memperkuat validasi data agar penyaluran bansos semakin tepat sasaran.
Ia juga menyampaikan sejumlah masukan terkait penyempurnaan sistem digitalisasi bansos, termasuk dukungan bagi pilar sosial di daerah serta penyempurnaan mekanisme pembukaan rekening penerima bantuan.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan digitalisasi bansos merupakan bagian dari percepatan transformasi digital pemerintahan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan terintegrasi.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menambahkan, evaluasi program akan berlangsung hingga akhir Juli sebelum diluncurkan secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2026.(Red)
