Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan keterangan pers usai Rakor Digitalisasi Bantuan Sosial di Kemendagri, Jakarta, didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Mendagri Tito Karnavian. (Dok. JurnalMediaNusa)
Jakarta (JurnalMediaNusa) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung perluasan program digitalisasi bantuan sosial (bansos) guna meningkatkan ketepatan sasaran dan efisiensi penyaluran bantuan.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan komitmen tersebut saat menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (30/6/2026). Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memimpin rapat, sedangkan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan turut mengikuti pembahasan tersebut.
Khofifah mengapresiasi penunjukan Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Malang, dan Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah percontohan digitalisasi bansos. Menurutnya, keberhasilan empat daerah tersebut menjadi modal untuk memperluas program ke wilayah lain.
Pemprov Jatim pun mengusulkan penambahan empat daerah baru, yakni Kota Madiun, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Probolinggo. Pemerintah menargetkan jumlah daerah percontohan di Jawa Timur bertambah menjadi delapan.
Selain perluasan program, Khofifah menekankan pentingnya pemutakhiran data penerima manfaat guna meminimalkan kesalahan data (inclusion error dan exclusion error). Pemprov Jatim, katanya, siap memperkuat validasi data agar penyaluran bansos semakin tepat sasaran.
Ia juga menyampaikan sejumlah masukan terkait penyempurnaan sistem digitalisasi bansos, termasuk dukungan bagi pilar sosial di daerah serta penyempurnaan mekanisme pembukaan rekening penerima bantuan.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan digitalisasi bansos merupakan bagian dari percepatan transformasi digital pemerintahan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan terintegrasi.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pemerintah akan mengevaluasi program tersebut hingga akhir Juli 2026. Setelah itu, Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan program secara nasional pada Oktober 2026. (Red)
