Pemkab Ngawi bersama BPN dan Forkopimda menggelar sosialisasi reforma agraria di Desa Dampit, Kecamatan Bringin, guna percepatan sertifikasi tanah masyarakat. (Dok.JurnalMediaNusa)
Ngawi (JurnalMediaNusa) – Pemerintah Kabupaten Ngawi mempercepat reforma agraria sebagai langkah strategis menekan ketimpangan kepemilikan lahan sekaligus memperkuat fondasi ekonomi masyarakat desa.
Langkah ini terlihat saat Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono turun langsung ke Desa Dampit, Kecamatan Bringin, Kamis (9/4/2026). Ia tidak hanya memantau, tetapi juga memastikan percepatan program berjalan efektif di lapangan.
Pemkab Ngawi menilai persoalan utama di pedesaan bukan sekadar akses lahan, tetapi juga lemahnya kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Kondisi ini kerap memicu sengketa dan menghambat akses masyarakat terhadap permodalan.
Karena itu, reforma agraria diarahkan tidak hanya pada legalisasi aset, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan ekonomi. Sertifikasi tanah diposisikan sebagai pintu masuk bagi warga untuk mengakses layanan perbankan dan mengembangkan usaha produktif.
“Percepatan ini menjadi kunci. Ketika masyarakat memegang sertifikat resmi, mereka tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga memiliki daya ungkit ekonomi,” tegas Ony.
Di sisi lain, Pemkab Ngawi memperkuat kolaborasi lintas sektor guna memastikan program berjalan tepat waktu. Kantor Wilayah BPN Jawa Timur memberikan dukungan dari aspek regulasi, sementara Forkopimda menjaga stabilitas selama proses berlangsung.
Tak kalah penting, keterlibatan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan. Warga Desa Dampit aktif memanfaatkan forum dialog untuk menggali informasi teknis, mulai dari proses pengajuan hingga penyelesaian administrasi.
Antusiasme tersebut menunjukkan pergeseran pola pikir masyarakat yang kini semakin sadar pentingnya tertib administrasi pertanahan. Hal ini menjadi modal penting dalam mendorong keberhasilan reforma agraria secara menyeluruh.
Dengan percepatan ini, Pemkab Ngawi optimistis target reforma agraria 2026 dapat tercapai sesuai jadwal. Lebih dari itu, program ini diharapkan mampu menciptakan distribusi lahan yang lebih adil serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di tingkat desa. (Saa)
