Gubernur Khofidah bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meninjau stok beras di Gudang Bulog Sidoarjo usai peluncuran GPIPS Wilayah Jawa 2026. (Dok.JurnalMediaNusa)
Sidoarjo (JurnalMediaNusa) – Gubernur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Jawa 2026 di Gudang Bulog Kabupaten Sidoarjo, Rabu (13/5/2026).
Khofifah menegaskan, GPIPS menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menjaga stabilitas inflasi di tengah dinamika global. Menurutnya, Jawa Timur telah bergerak menuju kedaulatan pangan berkelanjutan.
Berdasarkan data BPS, ekonomi Jawa Timur pada Triwulan I 2026 tumbuh 5,96 persen (year on year), tertinggi di Pulau Jawa dan melampaui rata-rata nasional. Jawa Timur juga menjadi kontributor ekonomi terbesar kedua nasional dengan kontribusi 14,40 persen terhadap PDB Indonesia.
Sementara itu, inflasi Jawa Timur pada April 2026 tercatat 2,85 persen secara tahunan dan 0,02 persen secara bulanan. Tiga komoditas utama penyumbang inflasi yakni angkutan udara, minyak goreng, dan nasi dengan lauk.
Untuk menjaga stabilitas harga pangan, Pemprov Jatim terus memperkuat Program EPIK Mobile atau Etalase Pengendali Inflasi Kabupaten/Kota Mobile. Program ini diharapkan mampu memperkuat kerja sama antar daerah dalam distribusi pangan dan mitigasi inflasi.
Khofifah juga menyoroti pentingnya pangan sejahtera yang tidak hanya berfokus pada kecukupan beras, tetapi juga protein hewani. Ia optimistis Jawa Timur mampu memperluas swasembada pangan berbasis protein, termasuk target swasembada daging dalam tiga tahun ke depan.
Di sektor pertanian, Pemprov Jatim mendorong penggunaan alat mesin pertanian modern seperti combine harvester untuk menekan kehilangan hasil panen hingga 11 persen.
Sementara itu, Bima Arya mengapresiasi komitmen Pemprov Jatim dalam mendukung ketahanan pangan melalui alokasi APBD. Jawa Timur tercatat menjadi daerah dengan alokasi anggaran pangan terbesar kedua secara nasional setelah DKI Jakarta.
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah juga menyerahkan bantuan alat mesin pertanian kepada koperasi, memberangkatkan 25 truk pengangkut beras ke berbagai daerah, serta menggelar pasar murah bagi masyarakat dengan harga di bawah pasar.(Red)
