Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima apresiasi dari BKKBN atas keberhasilan program Genting atau Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting yang dijalankan Pemprov Jatim. (Dok.JurnalMediaNusa)
Surabaya (JurnalMediaNusa) – Komitmen Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam menekan angka stunting melalui program Genting atau Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting kembali mendapat pengakuan nasional. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN memberikan penghargaan atas keberhasilan sinergi dan langkah aktif Pemprov Jatim dalam percepatan penurunan stunting.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Dr. Minhaji, kepada Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak yang mewakili Gubernur Khofifah dalam gelaran Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (Rakornas PPS) di Auditorium J. Leimana, Jakarta, Rabu pekan lalu.
Selain Gubernur Jatim, Pemerintah Kota Mojokerto juga meraih penghargaan sebagai pemenang lomba tingkat kabupaten/kota berkinerja baik dalam penanganan stunting.
Khofifah: Ini Kerja Kolektif untuk Masa Depan Generasi Jatim
Menanggapi capaian tersebut, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan buah dari kerja gotong royong seluruh elemen di Jawa Timur.
“Penghargaan Genting ini adalah hasil sinergi semua pihak, baik pemerintah provinsi, kabupaten/kota, desa, PKK, BKKBN, mitra pentahelix hingga para pembina Posyandu. Ini kerja bersama untuk masa depan generasi Jatim,” ujar Khofifah di Surabaya, Rabu (19/11), saat menjalankan kunjungan kerja misi dagang Jawa Timur–Sulawesi Tenggara di Kendari.
Ia menjelaskan bahwa penanganan stunting membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan tidak dapat dibebankan hanya pada satu perangkat daerah.
“Kami terus bergerak secara terintegrasi melalui kolaborasi lintas sektor di level provinsi hingga desa. Menurunkan stunting bukan tugas sederhana, sehingga perlu sinergi menyeluruh,” tegasnya.
Capaian Jatim Lebih Baik dari Nasional
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Jawa Timur berada di angka 14,7%. Capaian ini lebih rendah dibanding rata-rata nasional yang masih berada pada level 19,8%.
“Prevalensi stunting Jatim sudah melampaui target dan lebih rendah dari nasional. Meski begitu, percepatan tetap dibutuhkan untuk mencapai target RPJMD Jatim 13,36% pada tahun 2029,” jelas Khofifah.
Intervensi Berlapis: Dari Remaja Putri hingga Sanitasi
Pemprov Jatim terus menjalankan berbagai intervensi spesifik, seperti skrining anemia remaja putri, pemberian Tablet Tambah Darah (TTD), pemeriksaan kehamilan/ANC, pemberian TTD untuk ibu hamil, ASI eksklusif, serta PMT untuk ibu hamil dan balita.
Di sisi lain, intervensi sensitif juga digencarkan, meliputi peningkatan akses sanitasi dan air bersih, edukasi gizi keluarga, hingga penguatan ekonomi rumah tangga.
Khofifah menegaskan pentingnya konsistensi. “Yang penting bukan hanya mengejar target, tetapi memastikan seluruh program berjalan konsisten. Konsistensi inilah yang menentukan dampaknya,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pemantauan berbasis data. “Pendekatan by name by address harus diperkuat. Pengukuran rutin di Posyandu, pendampingan ibu hamil, dan pemberian TTD bagi remaja putri wajib dijalankan secara berkelanjutan,” tambahnya.
Sekolah Jadi Kunci, Program MBG Perkuat Pencegahan
Menurut Khofifah, sinergi lintas sektor termasuk dunia pendidikan menjadi bagian penting dalam mencegah stunting sejak dini.
“Program MBG di sekolah menjadi strategi penting untuk memastikan pemenuhan gizi peserta didik. Dengan ini, upaya penurunan stunting bisa berjalan lebih komprehensif dan berdampak nyata,” paparnya.
Wapres Gibran Tekankan Pencegahan Stunting Baru
Dalam Rakornas PPS, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk mempercepat penurunan stunting sebagai prioritas nasional.
SSGI 2024 mencatat prevalensi stunting nasional sebesar 19,8%. Pemerintah menargetkan angka tersebut turun menjadi 14,2% pada tahun 2029 dan mencapai 5% pada tahun 2045, sesuai RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045.
Wapres juga menekankan pentingnya kebijakan berbasis data.
“Jika mengambil kebijakan, harus berbasis data. Penurunan stunting harus dikawal dengan kerja bersama dan dilakukan secara kroyokan,” tegasnya.
Pemerintah kini memperkuat program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG). MBG ditujukan untuk ibu menyusui, ibu hamil, dan balita guna memperbaiki asupan gizi, sementara CKG membantu masyarakat memantau kondisi kesehatannya.
Rakornas PPS menjadi momentum memperkuat gerakan #CegahStuntingItuPenting dengan menyatukan langkah pemerintah pusat, daerah, swasta, NGO, perguruan tinggi, dan masyarakat.
