Peserta Bimtek dari Dinas Sosial Ngawi, kecamatan, dan operator desa berpose bersama usai sesi pembahasan DBHCHT dan validasi DTSEN di Karangjati, Senin (11/11/2025). (Dok.JurnalMediaNusa)
Ngawi (JurnalMediaNusa) – Dinas Sosial Kabupaten Ngawi menggelar bimbingan teknis (Bimtek) yang membahas evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2025 serta penguatan validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kegiatan berlangsung pada Senin (11/11/2025) di Karangjati dengan melibatkan sekitar 50 peserta dari Kecamatan Karangjati dan Bringin.
Peserta terdiri dari Pejabat Eselon III Dinsos Ngawi, pejabat kecamatan, ASN Kementerian Sosial, operator DTSEN desa, hingga Koordinator Kabupaten SDM Program Keluarga Harapan (PKH).
Sekretaris Dinas Sosial Ngawi, Ekuina Setya Rini, menegaskan pentingnya sinergi antar pemangku kebijakan mulai dari desa hingga kabupaten untuk memastikan akurasi data kesejahteraan sosial.
“Kami ingin pengelolaan DTSEN di Kecamatan Bringin dan Karangjati semakin valid dan akurat. Data yang benar menjadi fondasi agar seluruh program kesejahteraan sosial, terutama bantuan sosial, tepat sasaran,” ujarnya.
Selain membahas dinamika perubahan data masyarakat, Bimtek ini juga mengulas strategi peningkatan ketepatan sasaran bansos, termasuk prioritas layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga kurang mampu. Isu tersebut menjadi bagian penting dalam evaluasi pelaksanaan DBHCHT 2025.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Mochamad Turnawan, menambahkan bahwa Bringin dan Karangjati merupakan penerima alokasi DBHCHT terbesar di Ngawi karena keduanya menjadi sentra pertanian tembakau serta lokasi tiga pabrik rokok aktif. Menurutnya, dana tersebut harus benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat di wilayah penghasil tembakau.
“Operator desa dan aparatur kecamatan harus menempatkan validitas DTSEN sebagai prioritas utama. Jika data dasar sudah tepat, maka penyaluran bansos, prioritas JKN, dan pemanfaatan DBHCHT bisa berjalan optimal dan benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Dinsos Ngawi berharap Bimtek ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa dalam membangun tata kelola data sosial yang akuntabel, transparan, dan tepat sasaran. (Adv/DinsosNgawi/Nof)
