Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi. (Dok.JurnalMediaNusa)
Ngawi (JurnalMediaNusa) — Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Dinkop UKM) terus berupaya menekan angka kemiskinan dengan memperkuat sektor koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah ini sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ngawi untuk mewujudkan Kabupaten Ngawi yang Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan.
Kepala Dinkop UKM Kabupaten Ngawi, Harsoyo, mengungkapkan bahwa pemberdayaan koperasi dan UMKM menjadi instrumen penting dalam membangun ekonomi kerakyatan. Menurutnya, hingga pertengahan tahun 2025, telah terbentuk sebanyak 602 koperasi yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten.
“Pemberdayaan ini bukan hanya soal jumlah koperasi, tapi bagaimana koperasi tersebut dapat menjadi sarana inklusi ekonomi. Kami juga mengalokasikan dana sosial bagi fakir miskin, khususnya yang tinggal di sekitar lingkungan kantor dinas,” ujar Harsoyo saat ditemui usai agenda koordinasi, Jumat (18/7/2025).
Sebagai langkah konkret, pihaknya rutin menyelenggarakan pelatihan keterampilan bagi pelaku UMKM, terutama bagi kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah. Pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi lokal agar hasilnya lebih efektif dan berkelanjutan.
“Apapun bentuk pelatihan yang dibutuhkan, kami upayakan untuk difasilitasi. Pendekatan yang kami lakukan bersifat responsif dan berbasis wilayah,” tambahnya.
Harsoyo juga menjelaskan bahwa pihaknya telah memetakan keberadaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) berdasarkan tingkat kemiskinan di masing-masing kecamatan. Pemetaan ini menjadi dasar untuk intervensi program yang lebih tepat sasaran.
Pada peringatan Hari Koperasi tahun ini, Dinas Koperasi menggelar kegiatan bantuan sosial yang dipusatkan di Desa Bringin. Selain itu, pelatihan khusus bagi kelompok masyarakat desil 2 (kategori pendapatan terendah kedua) juga direncanakan akan digelar di Kecamatan Pitu. Pesertanya adalah warga kurang mampu yang telah memulai atau menjalankan usaha skala UMKM.
“Fokus kami adalah menciptakan sistem pemberdayaan yang menyentuh akar masalah kemiskinan, bukan hanya sebatas bantuan sesaat,” tegas Harsoyo.
Upaya ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang Pemkab Ngawi dalam menumbuhkan ekonomi inklusif yang berbasis pada kekuatan lokal, dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial.(AdvDinkopUKMNgawi/Sal)
