Gubernur Khofifah bersama Mensos RI Saifullah Yusuf saat menghadiri Rakor Pendataan dan Sosialisasi Akreditasi LKS se-Jawa Timur di Surabaya. (Dok.JurnalMediaNusa)
Surabaya (JurnalMediaNusa) – Gubernur Khofifah Indar Parawansa bersama Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menggelar Rapat Koordinasi Pendataan dan Sosialisasi Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) se-Jawa Timur di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Sabtu (9/5).
Dalam rakor tersebut, Khofifah menegaskan komitmen Pemprov Jatim mendukung penguatan standardisasi dan akreditasi LKS guna meningkatkan kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat.
Menurut Khofifah, keberadaan LKS menjadi ujung tombak pelayanan sosial, mulai dari pengasuhan anak yatim, pelayanan lansia, rehabilitasi penyandang disabilitas hingga pendampingan kelompok rentan lainnya. Karena itu, ia menilai akreditasi penting agar layanan berjalan profesional, terstandar dan akuntabel.
“Akreditasi bukan sekadar administratif, tetapi standar baku agar setiap program dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” ujar Khofifah.
Berdasarkan data Kementerian Sosial RI, Jawa Timur memiliki lebih dari 2.500 LKS atau terbanyak di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.600 lembaga telah terakreditasi.
Khofifah menilai besarnya jumlah LKS menunjukkan kuatnya semangat gotong royong dan kepedulian sosial masyarakat Jawa Timur. Namun, ia menekankan kualitas layanan tetap harus menjadi prioritas agar perlindungan sosial berjalan optimal.
Sementara itu, Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut LKS sebagai mitra utama pemerintah dalam penanganan kesejahteraan sosial. Ia menegaskan pentingnya validitas data dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung pelayanan yang lebih baik.
“Kita memulainya dengan data yang benar. Kalau datanya benar, pendampingan dan intervensi pemerintah juga akan tepat,” kata Gus Ipul.
Ia juga mengapresiasi langkah Pemprov Jatim yang menjadi daerah pertama memulai revitalisasi dan akreditasi LKS secara masif di Indonesia.
Melalui rakor ini, pemerintah berharap seluruh LKS di Jawa Timur semakin profesional, memiliki legalitas yang jelas, serta mampu meningkatkan mutu pelayanan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.(Red)
