Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono saat menyampaikan terkait lonjakan harga beras di Kabupatrn Ngawi. (Dok.JurnalMediaNusa)
Ngawi (JurnalMediaNusa) — Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menegaskan bahwa lonjakan harga beras yang terjadi belakangan ini bukan disebabkan oleh kelangkaan stok, melainkan akibat penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah yang ditetapkan pemerintah pusat.
Kebijakan tersebut, menurut Bupati Ony, merupakan bagian dari strategi nasional ketahanan pangan guna meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat sektor pertanian nasional. Pemerintah pusat diketahui telah menetapkan HPP gabah kering panen (GKP) menjadi Rp6.500 per kilogram.
“HPP yang lebih tinggi ini bertujuan agar petani memperoleh keuntungan yang layak. Diharapkan daya beli masyarakat ikut tumbuh, dan secara makro neraca perdagangan nasional dapat meningkat,” ujar Ony saat ditemui di Pendopo Wedya Graha, Selasa (1/7/2025).
Ony menjelaskan, dari HPP yang baru tersebut, harga beras di tingkat konsumen secara matematis akan menyesuaikan. Dengan rendemen gabah—yakni perbandingan gabah menjadi beras setelah digiling—berkisar antara 52 hingga 60 persen, harga beras diperkirakan berada di kisaran Rp13.000 per kilogram.
“Harga itu bukan semata-mata kenaikan, tapi bentuk penyesuaian terhadap biaya produksi. Jadi kalau dihitung dari rendemen dan ongkos produksi, harga segitu memang wajar,” ungkapnya.
Meski harga beras komersial mengalami penyesuaian, Pemkab Ngawi memastikan bahwa stok beras di wilayahnya tetap aman. Namun, distribusi beras dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dikelola oleh Bulog hingga kini belum berjalan.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Ony menegaskan bahwa pemerintah daerah siap melakukan intervensi pasar maupun penyaluran bantuan sosial apabila harga semakin tidak terkendali atau daya beli masyarakat terganggu.
“Kami terus berkoordinasi dengan Bulog. Jika diperlukan, intervensi pasar akan dilakukan. Masyarakat tidak perlu panik, stok dan distribusi masih terjaga,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Ngawi juga terus memantau dinamika harga dan distribusi pangan melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) serta memperkuat sinergi dengan pelaku usaha pangan lokal.(Er)
