Audiensi berlangsung di depan Kantor DPRD Ngawi usai Aliansi Mahasiswa Ngawi menggelar Aksi 6+5 dan menyampaikan 11 tuntutan kepada legislatif daerah. (Dok.JurnalMediaNusa)
Ngawi (JurnalMediaNusa) – Aliansi Mahasiswa Ngawi menggelar Aksi 6+5 di depan Kantor DPRD Ngawi dengan membawa 11 tuntutan yang terbagi dalam dua klaster, yakni enam isu nasional dan lima isu lokal.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan berbagai persoalan yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat, mulai dari kebijakan pemerintah pusat hingga permasalahan daerah.
Pada klaster isu nasional, mahasiswa menyoroti kenaikan harga BBM dan bahan pokok, evaluasi total Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), reshuffle pejabat yang dinilai tidak kompeten, isu militerisme di ranah sipil, serta percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Sementara itu, pada klaster isu lokal, mahasiswa menuntut penanganan serius terhadap kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, optimalisasi pengelolaan sampah, keberpihakan pemerintah terhadap sektor pertanian, reklamasi bekas tambang galian C, serta penanganan persoalan harga pupuk yang masih membebani petani.
Ketua PMII Cabang Ngawi, Asep Samsul Rijza, mengatakan seluruh tuntutan mahasiswa telah disampaikan kepada pihak eksekutif maupun legislatif Kabupaten Ngawi.
“Semua isu yang tertuang dalam berkas tuntutan ini telah kami sampaikan kepada eksekutif yang diterima oleh Wakil Bupati Ngawi dan legislatif yang juga diterima oleh Ketua DPRD Ngawi,” ujar Asep kepada awak media.
Menurutnya, tuntutan tersebut merupakan hasil konsolidasi mahasiswa yang menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang dinilai perlu dievaluasi.
“Tuntutan dan aspirasi ini merupakan hasil konsolidasi kami terkait berbagai isu nasional, terutama evaluasi total MBG dan KDMP serta pemborosan APBN yang cukup besar,” katanya.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti semakin kuatnya peran militer di ruang sipil. Mereka berharap fungsi militer kembali difokuskan pada tugas pertahanan negara.
“Militerisme juga menjadi sorotan kami. Kami berharap militer tidak terlalu masuk ke ranah sipil dan kembali fokus pada tugas pertahanan serta menjaga kondusivitas NKRI,” tambahnya.
Mahasiswa juga mendesak pemerintah bersama DPR RI segera menyelesaikan pembahasan RUU Perampasan Aset sebagai langkah memperkuat pemberantasan korupsi.
“RUU Perampasan Aset yang saat ini masih menjadi polemik harus segera dibahas dan disahkan menjadi undang-undang agar para koruptor dapat dihukum seberat-beratnya,” tegas Asep.
Ia mengapresiasi respons DPRD Ngawi yang berkomitmen meneruskan aspirasi mahasiswa ke tingkat pusat dalam waktu satu minggu.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Katiko, menyatakan pihaknya mendukung penyampaian aspirasi mahasiswa yang dilakukan secara kritis dan konstruktif.
“Kami mengapresiasi apa yang telah disampaikan mahasiswa dalam aksi ini. Aspirasi yang berkaitan dengan kebijakan nasional akan kami teruskan melalui fraksi-fraksi di DPRD agar dapat disampaikan kepada fraksi di DPR RI yang memiliki kewenangan dalam penyusunan kebijakan nasional,” ujar Yuwono usai menandatangani berita acara penerimaan tuntutan mahasiswa.
Ia menegaskan DPRD Ngawi juga berkomitmen menindaklanjuti tuntutan yang berkaitan dengan kewenangan daerah melalui mekanisme yang berlaku.
“Untuk aspirasi yang berkaitan dengan kebijakan daerah, kami akan segera menindaklanjutinya melalui rapat dengar pendapat (RDP) bersama mitra terkait. Tuntutan yang disampaikan mahasiswa ini berada dalam lingkup kerja Komisi II dan Komisi IV,” jelasnya.
Melalui aksi tersebut, Aliansi Mahasiswa Ngawi berharap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang mereka angkat sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat.(And)
