Gedung KPK (sumber foto: RRI). (Dok.JurnalMediaNusa)
Ngawi (JurnalMediaNusa) — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Koordinator Wilayah III Jawa Timur hadir di Kabupaten Ngawi untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi, khususnya dalam tata kelola hibah dan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD.
Kehadiran tim KPK disambut langsung oleh Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono. Ia menegaskan bahwa kedatangan KPK bukan dalam konteks penindakan, melainkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem pemerintahan daerah.
“KPK hadir untuk memperkuat tata kelola, terutama dalam proses hibah yang masuk ke OPD. Evaluasi ini menjadi penting demi peningkatan kualitas pemerintahan,” kata Bupati Ony, Kamis (1/8/2025).
Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko, memberikan keterangan pers usai audiensi bersama tim KPK Wilayah III Jawa Timur di Ngawi, Kamis (1/8/2025). (Dok.JurnalMediaNusa)
Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko, turut mengapresiasi pendekatan persuasif yang dilakukan KPK. Menurutnya, audiensi tersebut membuka kesadaran akan adanya potensi rawan korupsi, khususnya dalam mekanisme hibah dan pokir.
“Seperti diingatkan kembali bahwa ada banyak celah yang bisa berisiko, misalnya adanya kesamaan angka dan isi antara proposal awal dengan proposal pencairan hibah. Ini menjadi catatan penting dalam proses verifikasi,” ujar Yuwono.
KPK memberikan penekanan pada pentingnya verifikasi yang ketat, mulai dari pengajuan hingga pencairan dana hibah. Hal ini bertujuan untuk menutup peluang terjadinya penyimpangan anggaran.
Yuwono menambahkan, meskipun belum ditemukan pelanggaran, langkah pencegahan sejak dini sangat diperlukan. Ia berharap aparat penegak hukum (APH) di Ngawi aktif memberikan penyuluhan kepada seluruh OPD.
“Sinergi antara APH dan OPD harus terus diperkuat agar integritas birokrasi tetap terjaga,” tegasnya.
Kehadiran KPK di Ngawi dinilai sebagai langkah konkret dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.(Er)
