Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Ngawi, Heru Kusnindar berdialog dengan petani di area persawahan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi dan mengawal ketahanan pangan daerah. (Dok.JurnalMediaNusa)
Ngawi (JurnalMediaNusa) – Sepanjang 2025, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Ngawi mencatat berbagai capaian kelembagaan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Seluruh kinerja itu berjalan lewat alat kelengkapan dewan, terutama komisi-komisi, dengan fokus utama pada peningkatan pelayanan publik, percepatan pembangunan daerah, serta perlindungan kepentingan masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Ngawi beranggotakan 20 legislator dari enam daerah pemilihan. Komposisi ini menjadi representasi politik rakyat yang mengemban mandat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan di legislatif daerah.
“Suara rakyat bukan sekadar aspirasi, tetapi amanah yang wajib kami perjuangkan. Itu yang terus kami kawal di masing-masing komisi,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Ngawi, Heru Kusnindar.
Dorong Digitalisasi Layanan dan Infrastruktur Desa
Selama satu tahun terakhir, Fraksi PDI Perjuangan Ngawi aktif mendorong optimalisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari transformasi layanan publik. Digitalisasi administrasi kependudukan ini dinilai mampu memangkas birokrasi, mempercepat layanan, serta meningkatkan efisiensi bagi masyarakat.
Di sektor pembangunan desa, fraksi ini mengawal pembangunan infrastruktur jalan desa melalui dana desa. Hingga 2025, panjang jalan desa mantap di Kabupaten Ngawi mencapai 2.610 kilometer dari total 4.568 kilometer. Infrastruktur tersebut menopang mobilitas warga sekaligus menggerakkan roda ekonomi desa.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan turut mengawasi proses pengisian perangkat desa agar berjalan sesuai regulasi dan tidak memicu polemik di masyarakat. Fraksi juga mendorong layanan administrasi kependudukan gratis di setiap kecamatan serta sistem perizinan yang sederhana, cepat, dan transparan.
Kawal Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Sosial
Fraksi PDI Perjuangan Ngawi memastikan pengawalan isu strategis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Pada awal 2025, fraksi ini mengawal penanganan dan vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak sapi dan kambing. Hasilnya, sepanjang 2025 tidak ditemukan kasus PMK di Ngawi.
Fraksi juga terlibat aktif dalam pengawalan penanganan bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah hingga Maret 2025.
Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan, Fraksi PDI Perjuangan menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pertanian Ramah Lingkungan. Perda tersebut menjadi langkah strategis menjaga keberlanjutan pertanian di tengah penyusutan lahan dan ketergantungan bahan kimia sintetis. Dampaknya, produksi gabah kering giling (GKG) Kabupaten Ngawi pada 2025 mencapai 775.466 ton, naik 5.637 ton dibanding tahun sebelumnya.
Fraksi juga mengawal revitalisasi 51 sekolah yang didanai pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan ruang belajar aman dan layak. Pengawasan turut dilakukan terhadap pembangunan dan perbaikan empat fasilitas layanan kesehatan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Perhatian khusus diberikan kepada penyandang disabilitas, pengawalan proses regrouping sekolah minim siswa, serta program pengentasan kemiskinan berbasis data lapangan yang valid. Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan mendorong peran Karang Taruna dalam pengembangan potensi desa, termasuk sektor pariwisata.
Perkuat Investasi, Pariwisata, dan Ekonomi Daerah
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Fraksi PDI Perjuangan menginisiasi dan mengawal Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Regulasi ini bertujuan menarik investor melalui kemudahan dan fasilitas usaha. Sepanjang 2025, total investasi di Kabupaten Ngawi mencapai Rp2,5 triliun dan membuka lebih dari 10 ribu lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal.
Fraksi juga menginisiasi Perda tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan sebagai payung hukum pengembangan sektor pariwisata. Regulasi ini mengatur perizinan usaha, pengembangan desa wisata, pemberdayaan SDM lokal, promosi, hingga sanksi. Perda tersebut sekaligus memperkuat pelestarian seni budaya serta ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal.
Di sektor ekonomi kerakyatan, Fraksi PDI Perjuangan mengawal revitalisasi Pasar Kendal Ngawi. Pasar rakyat yang sebelumnya kurang layak kini lebih representatif dan mendorong perputaran ekonomi masyarakat. Penguatan koperasi, pengembangan kawasan industri ramah lingkungan, serta revitalisasi pasar tradisional dan pasar hewan terpadu juga terus didorong.
Kawal Infrastruktur Berkelanjutan
Fraksi PDI Perjuangan Ngawi terus mengawal pembangunan infrastruktur agar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat. Sepanjang 2025, fraksi ini mengawasi pembangunan belasan ruas jalan sepanjang 26,8 kilometer. Capaian tersebut membuat kondisi jalan mantap di Kabupaten Ngawi mencapai 96,78 persen atau 724,3 kilometer dari total 748,41 kilometer.
Selain jalan, Fraksi PDI Perjuangan mengawasi pembangunan pabrik, terutama terkait kepatuhan AMDAL dan Andalalin, agar aktivitas industri tidak merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar.
Fraksi juga mengawal terbitnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ngawi 2025–2045 yang berlaku sejak 1 Oktober 2025. Perda ini menjadi landasan arah pembangunan Ngawi selama 20 tahun ke depan setelah melalui proses panjang hampir tujuh tahun.
Ke depan, Fraksi PDI Perjuangan mendorong percepatan perbaikan jalan dan jembatan, peningkatan infrastruktur pertanian, penanganan rumah tidak layak huni, serta pemenuhan akses air bersih bagi masyarakat.
Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban Fraksi PDI Perjuangan DPRD Ngawi kepada rakyat dalam mengawal kebijakan daerah agar berpihak pada kesejahteraan masyarakat. (And)
