Suasana Bimbingan Teknis Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang digelar PWI Ngawi di The Sunan Hotel, Solo, 24–26 Oktober 2025. (Dok.JurnalMediaNusa)
PWI Ngawi menggandeng LBH Vox Populi dan LSM Galang untuk memperkuat pemahaman hukum dan administrasi pemerintahan desa di era digital dan transparansi publik.
Ngawi (JurnalMediaNusa) – Ratusan kepala desa dari seluruh Kabupaten Ngawi antusias mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Ngawi. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, 24–26 Oktober 2025, di The Sunan Hotel Solo ini mengusung semangat memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang profesional dan berintegritas.
Bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Vox Populi dan LSM Galang, PWI Ngawi menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten dari lembaga negara hingga kementerian. Tujuannya untuk membekali para kepala desa dengan pemahaman mendalam mengenai hukum dan administrasi pemerintahan di era digital dan transparansi publik.
Ketua PWI Ngawi, Zainal Abidin, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bentuk nyata kontribusi insan pers dalam mendukung peningkatan kapasitas aparatur desa.
“Peningkatan tata kelola pemerintahan desa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga perlu kolaborasi dengan masyarakat sipil, termasuk organisasi wartawan,” ujar Zainal.
Tema utama bimtek kali ini berfokus pada dua aspek penting: hukum dan administrasi pemerintahan desa. Menurut Zainal, isu hukum mendapat perhatian khusus karena masih banyak desa yang belum memahami mekanisme penyelesaian hukum secara adil.
“Untuk bidang hukum, kita bahas tentang restorative justice, aplikasi Jaga Desa, dan peran para legal dalam penyelesaian masalah di tingkat lokal,” tambahnya.
Dari sisi administrasi, peserta diajak memperdalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi desa (Kopdes), serta sistem perizinan bangunan gedung yang kerap menjadi kendala di sejumlah wilayah.
Untuk memperluas wawasan peserta, panitia menghadirkan pemateri dari berbagai instansi. Sesi hukum diisi oleh perwakilan Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan HAM, sedangkan pembahasan administrasi menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Dinas PUPR Kabupaten Ngawi.
“Kami ingin peserta mendapatkan gambaran nyata dan solusi langsung dari pihak berwenang. Karena itu, setiap sesi dibuka ruang dialog agar kepala desa bisa menyampaikan persoalan yang dihadapi di lapangan,” jelas Zainal.
Sejak hari pertama, suasana bimtek berlangsung dinamis. Para kepala desa aktif berdiskusi dan berbagi pengalaman. Banyak peserta mengaku memperoleh pencerahan baru yang bisa langsung diterapkan di desanya masing-masing.
Kegiatan ini menjadi langkah nyata sinergi antara insan pers, lembaga hukum, dan aparatur pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola desa yang transparan, profesional, dan berdaya saing.(Rek)
