Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono saat acara program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dirangkaikan dengan Pasar Murah. Kegiatan berlangsung di Desa Jatipuro, Kecamatan Karangjati, Senin (23/6). (Dok.JurnalMediaNusa)
Ngawi (JurnalMediaNusa) – Pemerintah Kabupaten Ngawi menunjukkan komitmen nyata dalam melindungi masyarakat pekerja dengan meluncurkan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dirangkaikan dengan Pasar Murah. Kegiatan berlangsung di Desa Jatipuro, Kecamatan Karangjati, Senin (23/6).
Acara ini dihadiri Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Hadi Purnomo, jajaran kepala OPD, serta camat se-Kabupaten Ngawi.
Dalam sambutannya, Bupati Ony menyatakan bahwa program ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan pekerja, baik formal maupun informal.
“Ini adalah bukti nyata kehadiran negara dalam menyejahterakan masyarakat pekerja,” tegas Ony.
Jumlah penerima manfaat program ini meningkat signifikan, dari 7.000 orang pada 2023 menjadi 15.625 orang pada 2025. Mereka terdiri dari petani atau buruh tani tembakau, pekerja rentan, relawan BPBD, hingga pengelola TPS 3R.
Peserta program memperoleh perlindungan dasar berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Seluruh biaya pengobatan akibat kecelakaan kerja ditanggung hingga sembuh, sementara risiko kematian ditanggung melalui santunan dan beasiswa pendidikan bagi dua anak hingga perguruan tinggi, dengan nilai total hingga Rp174 juta.
Bupati Ony menyampaikan bahwa sejak 2023, Pemkab Ngawi telah mengalokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) untuk iuran jaminan sosial ketenagakerjaan. Kebijakan ini kini didukung melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2024.
Dalam kesempatan tersebut, Ony juga menyinggung sektor pertanian, terutama tingginya harga gabah yang mencapai Rp6.500 per kilogram. Ia mendorong petani untuk menerapkan pertanian ramah lingkungan guna menekan biaya produksi dan meningkatkan keuntungan.
“Ngawi diharapkan tetap menjaga produktivitas dan perannya sebagai Lumbung Pangan Nasional,” ungkapnya.
Bupati turut mengapresiasi keberadaan lebih dari 200 relawan di Kabupaten Ngawi, yang menjadikan daerah ini sebagai salah satu wilayah dengan jumlah relawan terbanyak di Jawa Timur. Ia berharap cakupan perlindungan sosial terus diperluas untuk meliputi lebih banyak pekerja informal, honorer, dan aparatur desa.
Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi, Kusumawati Nilam, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang penghapusan kemiskinan ekstrem dan Instruksi Presiden Nomor 22 Tahun 2022 tentang optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Tujuan utamanya adalah melindungi 15.624 petani tembakau dan pekerja rentan dari berbagai risiko sosial dan ekonomi selama masa kerja,” jelasnya.
Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Hadi Purnomo, memberikan apresiasi atas langkah progresif Pemkab Ngawi dalam memperluas cakupan jaminan sosial.
“Program ini menyasar sektor informal dan kelompok rentan. Ini langkah strategis dan patut menjadi contoh daerah lain,” ujarnya.
Ia berharap ke depan seluruh pekerja informal dan honorer di Kabupaten Ngawi dapat turut terjamin dalam sistem perlindungan sosial ketenagakerjaan.(Rek)
