Gubernur Khofifah menyampaikan arahan dalam Rakor Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Menko Pangan Zulkifli Hasan di Surabaya. (Dok.JurnalMediaNusa)
Surabaya (JurnalMediaNusa) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Kamis (19/2/2026). Rakor ini fokus pada percepatan dan maksimalisasi sertifikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Khofifah menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong seluruh SPPG memenuhi standar sertifikasi yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN). Langkah ini penting karena jumlah penerima manfaat MBG di Jatim telah mencapai 8.415.882 jiwa.
“Capaian SPPG terhadap sertifikasi yang dipersyaratkan BGN harus terus kita maksimalkan,” tegasnya.
Hingga 18 Februari 2026, sebanyak 1.214 SPPG telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Selain itu, 795 SPPG memiliki sertifikasi chef, 137 bersertifikat halal, 99 tersertifikasi HACCP, 83 menerapkan ISO 22000, dan 38 menerapkan ISO 45001.
Secara keseluruhan, terdapat 3.339 SPPG di Jawa Timur. Sebanyak 3.125 unit telah beroperasi dan 214 unit masih dalam tahap persiapan. Program MBG ini melibatkan 145.946 petugas yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.
Dari sisi pengawasan, 1.427 SPPG atau 69,40 persen telah menjalani Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL). Dari jumlah itu, 91,31 persen memenuhi syarat kesehatan. Selain itu, 1.231 SPPG telah menjalani pemeriksaan sampel lingkungan, dengan 91,38 persen memenuhi standar. Sebanyak 50.650 penjamah makanan juga mengikuti pelatihan keamanan pangan.
Meski demikian, Pemprov Jatim tetap meningkatkan kewaspadaan menyusul temuan kasus keracunan pangan. Untuk itu, Pemprov membentuk Tim Gerak Cepat (TGC), memperkuat surveilans, serta melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sampel air, makanan, dan spesimen klinis.
Khofifah juga memastikan penerapan Lima Kunci Keamanan Pangan, mulai dari menjaga kebersihan, memisahkan bahan mentah dan matang, memasak hingga matang sempurna, menjaga suhu pangan tetap aman, hingga menggunakan air dan bahan baku yang aman.
Sebagai penguatan kelembagaan, Pemprov Jatim membentuk Satgas Percepatan Pelaksanaan MBG tingkat provinsi dan mendorong pembentukan satgas di 38 kabupaten/kota. Pemprov juga mengusulkan lahan untuk pengembangan 167 SPPG baru, termasuk di wilayah terpencil dan kepulauan.
Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengapresiasi capaian SLHS Jawa Timur yang mencapai 55,6 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 32 persen. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu provinsi terbaik dalam implementasi MBG.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut Jawa Timur telah merealisasikan 3.339 SPPG atau sekitar 82 persen dari target pusat. Program MBG di Jatim diproyeksikan mengelola anggaran Rp4,17 triliun, dengan 70 persen untuk pembelian bahan baku pertanian dalam negeri.
Program ini dinilai tidak hanya meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan sektor pertanian dan peternakan lokal di Jawa Timur.(Red)
