Rapat Paripurna DPRD Ngawi bahas RAPBD 2027 di Gedung DPRD Ngawi. (Dok.JurnalMediaNusa)
Ngawi (JurnalMediaNusa) — Ketatnya ruang fiskal, efektivitas belanja daerah, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sejumlah isu yang mengemuka dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2027.
Sorotan tersebut muncul dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ngawi dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan RAPBD 2027 di Gedung DPRD Ngawi.
Dalam forum itu, masing-masing fraksi menyampaikan catatan dan masukan terhadap rancangan postur anggaran yang diajukan pemerintah daerah. Mereka menekankan pentingnya pengelolaan anggaran secara efisien agar setiap alokasi belanja memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Selain ruang fiskal dan strategi peningkatan PAD, fraksi-fraksi DPRD juga menyoroti pemerataan pembangunan infrastruktur. Sektor pendidikan dan kesehatan turut menjadi perhatian, termasuk percepatan pemulihan ekonomi masyarakat setelah wilayah Ngawi menghadapi kemarau panjang.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, menyebut pandangan umum fraksi sebagai bahan penting untuk menyempurnakan arah kebijakan anggaran daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah akan mempertimbangkan seluruh masukan legislatif agar RAPBD 2027 mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung peningkatan kesejahteraan.
“Masukan dan pandangan umum dari seluruh fraksi DPRD ini menjadi bahan evaluasi dan masukan yang sangat berharga bagi Pemkab Ngawi. Kami berkomitmen agar alokasi anggaran dalam RAPBD 2027 benar-benar tepat sasaran dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh masyarakat Ngawi,” ujar Dwi Rianto Jatmiko.
Setelah penyampaian pandangan umum fraksi, pembahasan RAPBD 2027 akan berlanjut pada agenda jawaban atau tanggapan resmi pemerintah daerah.
Selanjutnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan membahas rancangan anggaran secara lebih mendalam melalui rapat kerja. Tahapan ini menjadi ruang bagi legislatif dan eksekutif untuk mencermati kembali kebutuhan belanja, kemampuan pendapatan, serta prioritas pembangunan daerah.
Pembahasan tersebut akan menentukan bagaimana pemerintah daerah menyusun anggaran yang realistis di tengah keterbatasan ruang fiskal, sekaligus menjaga agar program pembangunan tetap menyentuh kebutuhan masyarakat Ngawi.(Saa)
