Capacity Building Optimalisasi Desiminasi Informasi Publik dan Media Gathering Pemkab Ngawi Tahun 2026. (Dok.JurnalMediaNusa)
Ngawi (JurnalMediaNusa) — Pemerintah Kabupaten Ngawi mendorong kemudahan akses informasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) bagi insan pers. Langkah ini bertujuan memperkuat transparansi publik sekaligus membantu wartawan memperoleh data yang akurat saat mengawal program pembangunan daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko atau Antok, dalam forum media gathering. Ia menilai penyampaian informasi pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan satu OPD karena sejumlah program prioritas melibatkan banyak sektor sekaligus.
Program ketahanan pangan, pertanian ramah lingkungan, hingga peremajaan tanaman atau replanting, misalnya, membutuhkan koordinasi sejumlah instansi. Pelaksanaannya berkaitan dengan sektor pertanian, pengelolaan sumber daya air, pembangunan infrastruktur, pengolahan hasil bumi, hingga perdagangan.
Kebutuhan koordinasi serupa juga muncul dalam pengembangan pariwisata. Program tersebut tidak hanya melibatkan dinas pariwisata, tetapi juga pemerintah desa, pengelola desa wisata, koperasi, pelaku UMKM, dan sektor ekonomi kreatif.
Karena itu, Pemkab Ngawi mendorong koordinasi lintas OPD agar wartawan dapat menghubungi instansi yang memiliki kewenangan sesuai isu yang mereka liput.
“Minimal berbagai program prioritas yang sudah disampaikan itu bisa diberikan kemudahan akses kepada teman-teman media,” tegas Antok.
Melalui pola tersebut, wartawan yang mendalami isu pertanian, perindustrian, infrastruktur, maupun pariwisata diharapkan dapat memperoleh informasi langsung dari instansi terkait. Pemerintah daerah juga perlu memastikan setiap OPD memiliki mekanisme pelayanan informasi yang jelas dan responsif.
Dorong Kompetensi dan Profesionalisme Jurnalis
Selain membuka akses informasi, Pemkab Ngawi juga menaruh perhatian pada peningkatan kapasitas dan kompetensi insan pers. Pemerintah daerah memandang profesionalisme wartawan sebagai salah satu unsur penting dalam membangun ekosistem informasi yang sehat.
Antok berharap Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Ngawi terus memfasilitasi peningkatan kualitas profesi jurnalistik. Upaya tersebut antara lain melalui dukungan terhadap pendidikan kewartawanan dan sertifikasi kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut arah kebijakan tersebut, kemitraan pemerintah dan media tidak semata-mata bertujuan menyebarluaskan informasi kegiatan pemerintah. Lebih dari itu, hubungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk jurnalistik, memperkuat akuntabilitas publik, serta mendorong pengawasan pembangunan secara konstruktif.
Keterbukaan informasi dan independensi pers menjadi dua prinsip yang perlu berjalan beriringan. Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan akses informasi sesuai regulasi, sedangkan wartawan tetap menjalankan fungsi jurnalistik secara independen, profesional, dan bertanggung jawab kepada publik.
Dengan akses informasi lintas sektor yang lebih terbuka, masyarakat diharapkan dapat memperoleh pemberitaan yang lebih lengkap mengenai kebijakan, program, serta capaian pembangunan di Kabupaten Ngawi.(Saa)
