Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan arahan kepada camat, sekcam, dan sekdes pada Pelatihan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM di Malang, Selasa (2/12/2025). (Dok.JurnalMediaNusa)
Malang (JurnalMediaNusa) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak para camat, sekretaris camat (sekcam), dan sekretaris desa (sekdes) bergerak proaktif melakukan jemput bola untuk menyukseskan berbagai program strategis nasional. Ajakan ini ia sampaikan saat memberi ceramah umum pada Pelatihan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Sekretaris Desa Angkatan I–IV dan Kepamongprajaan bagi Camat serta Sekcam Tahun 2025 di Savana Hotel & Convention, Malang, Selasa (2/12).
Khofifah menekankan bahwa banyak program strategis nasional kini bersentuhan langsung dengan pemerintah desa. Karena itu, ia meminta jajaran kecamatan dan desa melakukan identifikasi potensi wilayah sebagai dasar penguatan program.
“Banyak program yang sekarang ditugaskan kepada desa. Tolong aparatur desa dan kecamatan ikut menyukseskan,” ujarnya.
Ia mencontohkan beberapa program nasional yang menyasar desa, seperti Rumah Restorative Justice (RJ), Pos Bantuan Hukum (Posbankum), serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Saat ini Jawa Timur telah membentuk 8.494 unit koperasi KDKMP dan sebanyak 674 telah beroperasi. Koperasi tersebut menyediakan beras SPHP, MinyaKita, elpiji 3 kilogram, hingga pupuk untuk kebutuhan petani.
Terkait RJ, Khofifah menjelaskan bahwa konsep tersebut menyelesaikan konflik atau tindak kriminal melalui pendekatan restoratif yang memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Program ini juga telah diperkuat melalui penandatanganan para bupati dan wali kota dengan kepala kejaksaan negeri di masing-masing daerah.
Adapun Posbankum menjadi sarana untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum melalui informasi, konsultasi, mediasi, serta rujukan. Program ini diinisiasi Kementerian Hukum dan HAM dan membutuhkan paralegal terlatih.
Khofifah menegaskan pentingnya penguatan kapasitas SDM desa untuk memastikan keberlangsungan layanan. “Kalau ada Rumah RJ, ada Posbankum, tapi tidak ada paralegalnya, tentu akan menyulitkan pengelolaan di desa,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa RJ dan Posbankum tidak dapat menangani kasus extra ordinary crime seperti korupsi, terorisme, hingga penyalahgunaan narkoba. Khofifah menekankan perlunya ketahanan individu terhadap narkoba karena dampaknya yang mematikan.
Selain itu, ia meminta camat, sekcam, dan sekdes memperkuat komunikasi dengan bupati dan wali kota agar pelaksanaan RJ berjalan efektif. Bila komunikasi di lapangan mengalami kendala, ia menginstruksikan BPSDM membuka jalur layanan khusus sebagai solusi.
Khofifah juga mendorong jajaran kecamatan dan desa segera berkoordinasi jika puskesmas atau puskesmas pembantu tidak memiliki dokter gigi. Menurutnya, Pemprov Jatim siap memfasilitasi kebutuhan tersebut karena ketersediaan tenaga dokter gigi masih mencukupi.
Lebih jauh, ia meminta aparatur kecamatan dan desa mengidentifikasi potensi ekonomi wilayah sebagai langkah memperkuat kesejahteraan masyarakat dan mendukung keberlanjutan Desa Mandiri. Ia menilai inisiasi, inovasi, dan kreativitas perlu terus dihidupkan untuk mendorong penguatan ekonomi dan penurunan kemiskinan.
Berdasarkan data BPS 2025, persentase penduduk miskin di Jawa Timur turun 0,29 persen pada periode Maret 2024–Maret 2025. Khofifah mengatakan bahwa sejumlah program strategis nasional dapat dimanfaatkan desa, antara lain program swasembada gula dan susu pada tahun depan serta Grand Parent Stock Indukan Ayam Petelur di Malang.
“Ini ruang dan peluang baru bagi desa untuk mengakses program strategis nasional yang memberi dampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.(Red)
