Foto tabung kosong gas elpiji 3 kg di sebuah toko kelontong. (Dok.JurnalMediaNusa)
Ngawi (JurnalMediaNusa) – Kelangkaan elpiji bersubsidi 3 kg di Kabupaten Ngawi semakin meresahkan. Selain sulit didapatkan, harga gas melon di tingkat pengecer kini melonjak tajam hingga Rp25.000 per tabung, jauh melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) resmi sebesar Rp18.000. Kondisi ini memicu jeritan masyarakat yang merasa semakin terhimpit dalam tekanan ekonomi.
Menanggapi persoalan ini, Sekretaris Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja (DPP(T)K) Kabupaten Ngawi, Arif Arifin, membantah adanya pengurangan kuota maupun pembatasan distribusi dari Pertamina.
“Terkait kelangkaan gas elpiji 3 kg beberapa pekan terakhir bukan karena pengurangan kuota atau pembatasan. Kami sudah cek distribusinya tetap berjalan,” ujarnya saat dikonfirmasi JurnalMediaNusa, Jumat (11/7/2025).
Arif menegaskan bahwa pihaknya hanya memiliki peran sebagai pengawas atau kontroler, namun siap turun tangan setiap kali menerima aduan dari masyarakat.
“Ketika ada laporan atau keluhan dari warga, kami langsung turun ke lapangan untuk cek fakta. Kalau memang perlu, kami gelar operasi pasar untuk menstabilkan pasokan dan harga,” tambahnya.
Menanggapi harga eceran yang menembus Rp25.000 di beberapa titik, Arif menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti dan mencari siapakah dalang yang bermain dibelakangnya. Ia menegaskan bahwa oknum pelaku permainan harga akan ditelusuri dan ditindak jika terbukti menyalahi aturan.
“Harga eceran sampai Rp25 ribu itu jelas tidak wajar. Pasti akan kami cari siapa dalangnya. Jika ada pangkalan atau pengecer yang menyelewengkan distribusi, akan kami rekomendasikan sanksi tegas,” tegasnya.
Di tengah janji pengawasan, warga tetap mengeluhkan kondisi di lapangan yang tak kunjung membaik. Kelangkaan masih terjadi, harga tetap tinggi, dan keberadaan pangkalan resmi sulit diakses sebagian masyarakat.
“Kami ini rakyat kecil, tiap hari butuh masak. Kalau gas nggak ada, kami makan pakai apa? Pemerintah jangan cuma janji turun lapangan, tapi buktikan,” keluh Sulastri, warga Ngale Kecamatan Paron.
Arif Arifin menegaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Pertamina dan pihak terkait untuk mengevaluasi jalur distribusi dan alokasi pangkalan. Dinas juga mendorong masyarakat untuk tidak membeli dari pengecer liar, dan hanya mengambil gas dari pangkalan resmi yang menjual sesuai HET.
Dinas juga mengingatkan bahwa penyelewengan distribusi elpiji bersubsidi merupakan pelanggaran hukum dan akan dilaporkan ke aparat penegak hukum jika ditemukan unsur kesengajaan atau manipulasi pasokan.(Rek)
