Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ngawi dalam rangka Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2027. (Dok. JurnalMediaNusa)
Ngawi (JurnalMediaNusa) – Pemerintah Kabupaten Ngawi mulai menyiapkan sejumlah perubahan regulasi untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Melalui empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis, Pemkab Ngawi juga berencana menata ulang kelembagaan birokrasi dan memperbarui aturan pajak daerah.
Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian yakni rencana pembebasan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sektor makanan dan minuman (mamin) dengan omzet di bawah Rp6 juta per bulan.
Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menyampaikan arah kebijakan tersebut saat memberikan jawaban eksekutif dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Ngawi di aula DPRD, Kamis (12/11/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Ngawi Yuwono Kartiko itu membahas empat Raperda prioritas, yakni perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perubahan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, regulasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), serta pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi.
Dalam pembahasan regulasi pajak, Ony menjelaskan bahwa Pemkab Ngawi perlu menyesuaikan aturan daerah dengan perkembangan perundang-undangan nasional. Penyesuaian tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
Menurutnya, pembaruan mencakup definisi, objek pajak, hingga penyesuaian tarif retribusi. Langkah tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus menyamakan pemahaman antara petugas pemungut pajak dan masyarakat.
“Ini untuk menyesuaikan Perda dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 35 Tahun 2023. Kita memperbarui definisi, objek pajak, dan tarif retribusi agar tidak ada beda tafsir antara petugas dan masyarakat di lapangan,” ungkap Ony.
Selain menata sistem perpajakan, Pemkab Ngawi juga memasukkan kebijakan pembebasan PBJT bagi UMKM sektor makanan dan minuman dengan omzet di bawah Rp6 juta per bulan.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil agar tetap berkembang tanpa terbebani pungutan pajak tertentu. Namun, pemerintah daerah tetap perlu memastikan mekanisme dan kriteria penerapannya secara jelas dalam regulasi.
Raperda perubahan pajak dan retribusi juga mencakup penegasan layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Selain mengevaluasi regulasi pendapatan daerah, Pemkab Ngawi juga menyiapkan perubahan struktur organisasi perangkat daerah melalui Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Penataan tersebut mencakup pengintegrasian urusan ekonomi kreatif ke dalam Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Pemkab juga mempertegas fungsi operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Pemadam Kebakaran (Damkar), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Penyesuaian kelembagaan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mengatur pembagian urusan dan fungsi organisasi agar pelaksanaan pelayanan publik berjalan sesuai kebutuhan daerah.
Sementara itu, dua Raperda lainnya menyasar persoalan sanitasi masyarakat melalui regulasi STBM dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi.
Empat Raperda tersebut selanjutnya menjadi bagian dari proses pembahasan bersama DPRD Kabupaten Ngawi sebelum memasuki tahapan penetapan sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah.
Melalui pembaruan regulasi tersebut, Pemkab Ngawi menargetkan penguatan kapasitas fiskal, penataan birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. (Saa)
