Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menandatangani dokumen LKPJ Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim di Surabaya, Senin (30/3). (Dok.JurnalMediaNusa)
Surabaya (JurnalMediaNusa) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan Nota Penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Senin (30/3).
Dalam paparannya, Khofifah menegaskan kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 mencapai 98,33 persen dari total 4.021 indikator. Capaian ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 98,25 persen.
Selain itu, Pemprov Jatim meraih 133 penghargaan sepanjang 2025 sebagai bentuk pengakuan atas kinerja pembangunan daerah.
Di sektor keuangan, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp29,88 triliun atau 104,65 persen dari target. Sementara belanja daerah terealisasi Rp31,20 triliun atau 93,82 persen. Kondisi ini menunjukkan pengelolaan anggaran berjalan efektif dan akuntabel.
Selanjutnya, kinerja ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,33 persen (c-to-c), melampaui target RKPD. Kontribusi ekonomi Jatim tercatat 14,40 persen terhadap nasional dan 25,29 persen di Pulau Jawa.
Di sisi lain, inflasi tetap terkendali di angka 2,93 persen (y-on-y), masih dalam rentang sasaran nasional. Stabilitas ini didorong oleh pengendalian harga dan distribusi yang efektif.
Kemudian, realisasi investasi mencapai Rp147,7 triliun, tertinggi dalam enam tahun terakhir. Kinerja ekspor juga meningkat 16,61 persen, didukung penguatan ekspor nonmigas dan misi dagang.
Sepanjang 2025, Pemprov Jatim mencatat transaksi misi dagang dalam negeri sebesar Rp16,31 triliun, serta misi dagang luar negeri ke Singapura sebesar Rp4,16 triliun.
Dalam aspek kesejahteraan, angka kemiskinan turun menjadi 9,30 persen atau berkurang sekitar 89,53 ribu jiwa. Bahkan, selama 2020–2025 penurunan kemiskinan mencapai 781,68 ribu jiwa, tertinggi secara nasional.
Selain itu, jumlah desa mandiri mencapai 4.716 desa atau sekitar 23 persen dari total nasional. Ketimpangan juga menurun dengan rasio gini 0,359, terendah dalam enam tahun terakhir.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 76,13. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 3,71 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional.
Pemprov Jatim juga mencatat peningkatan kualitas lingkungan dan sosial, dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 73,43 serta Indeks Kesalehan Sosial 77,49.
Di bidang pelayanan publik, Jatim meraih skor 4,75 dari skala 5, tertinggi secara nasional. Peningkatan ini menunjukkan tata kelola pemerintahan semakin profesional dan responsif.
Lebih lanjut, Pemprov Jatim menuntaskan 100 persen pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebanyak 8.494 unit. Selain itu, sebanyak 26 Sekolah Rakyat telah beroperasi sebagai upaya peningkatan kualitas SDM.
Di akhir penyampaian, Khofifah menegaskan capaian 2025 menjadi fondasi menuju Jawa Timur yang maju dan berkelanjutan serta mendukung visi Indonesia Emas 2045.(Red)
