Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meninjau kondisi ternak sapi saat melakukan percepatan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Jawa Timur. (Dok.JurnalMediaNusa)
Surabaya (JurnalMediaNusa) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bergerak cepat mengendalikan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dengan mendistribusikan 453 ribu dosis vaksin tahap I ke 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Langkah ini bertujuan melindungi populasi ternak sekaligus menjaga posisi Jatim sebagai lumbung ternak nasional.
Khofifah menegaskan, percepatan vaksinasi menjadi strategi utama menekan penyebaran PMK yang kembali meningkat di awal 2026. Menurutnya, perlindungan ternak berbanding lurus dengan keberlangsungan ekonomi peternak rakyat.
“Jawa Timur merupakan lumbung ternak nasional. Karena itu, vaksinasi serentak penting untuk membentuk herd immunity dan menjaga ekonomi peternak. Tahap pertama kami distribusikan 453 ribu dosis,” ujar Khofifah, Kamis (29/1).
Pemprov Jatim melalui Dinas Peternakan menggelar Gerakan Vaksinasi PMK Serentak mulai 29 Januari 2026. Ribuan dokter hewan dan petugas kesehatan hewan turun langsung ke lapangan untuk melakukan vaksinasi ternak milik masyarakat.
Distribusi vaksin tahap I ini menjadi bagian dari program vaksinasi PMK yang dijadwalkan berlangsung hingga September 2026. Vaksin disalurkan melalui Dinas Peternakan Provinsi kepada dinas terkait di masing-masing daerah agar segera digunakan di lapangan.
Selain itu, Pemprov Jatim terus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian RI, yang telah mengalokasikan 1.510.000 dosis vaksin PMK untuk Jawa Timur sepanjang tahun 2026.
“Distribusi vaksin skala besar mulai kami lakukan hari ini sebagai langkah antisipasi melindungi populasi ternak di Jatim,” tegas Khofifah.
Tak hanya vaksinasi, Pemprov Jatim juga memperkuat pengendalian PMK melalui peningkatan biosekuriti kandang, pengawasan lalu lintas ternak, serta edukasi peternak. Petugas kesehatan hewan disiagakan di pasar-pasar hewan, bahkan penutupan sementara pasar akan diterapkan di wilayah dengan kasus PMK tinggi.
Sebagai langkah lanjutan, Pemprov Jatim mengaktifkan kembali Satgas PMK yang melibatkan BPBD, TNI, Polri, hingga aparat kewilayahan untuk memastikan penanganan berjalan cepat dan terpadu.
Di akhir, Khofifah mengimbau pemerintah daerah dan peternak meningkatkan kewaspadaan serta bersikap kooperatif saat vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan ternak.
“Dengan sinergi dan kedisiplinan, kami optimistis penyebaran PMK dapat ditekan dan peternakan rakyat tetap terjaga,” pungkasnya.(Red)
