Seorang petani merawat tanaman tembakau di lahan pertanian Kabupaten Ngawi. (Dok. JurnalMediaNusa)
Ngawi (JurnalMediaNusa) – Tembakau menjadi salah satu komoditas unggulan perkebunan Kabupaten Ngawi yang memiliki potensi ekonomi besar. Pada 2026, luas lahan penanaman tembakau diperkirakan mencapai 2.000 hektare dengan sebaran di 14 kecamatan.
Dari luasan tersebut, produksi tembakau diproyeksikan mencapai 3.420 ton. Sementara produktivitas rata-rata berada pada kisaran 1,5 hingga 1,8 ton per hektare.
Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi, Anita Denni Arganingrum, menjelaskan bahwa tembakau memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian masyarakat, terutama petani di wilayah yang memiliki kondisi tanah dan iklim sesuai untuk budidaya tanaman tersebut.
Menurut Anita, pemerintah daerah terus mendorong pengembangan tembakau melalui sosialisasi, pembinaan, dan pendampingan kepada petani. Upaya ini bertujuan meningkatkan pengetahuan petani mengenai teknik budidaya, produktivitas, kualitas panen, hingga peluang pemasaran.
“Pengembangan tembakau tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi. Petani juga perlu memperhatikan kualitas hasil panen agar memiliki nilai jual dan daya saing yang lebih baik,” menjadi salah satu poin penting dalam pengembangan komoditas tersebut.
Karangjati hingga Bringin Jadi Sentra Tembakau
Sejumlah kecamatan yang selama ini menjadi sentra penanaman tembakau di Ngawi antara lain Karangjati, Pangkur, Padas, dan Bringin. Selain wilayah tersebut, pengembangan tembakau juga mulai merambah daerah rintisan seperti Jogorogo, Kendal, Sine, dan Ngrambe.
Potensi ekonomi tembakau tidak hanya dirasakan petani. Komoditas ini juga menggerakkan aktivitas ekonomi lain, mulai dari buruh tani, tenaga pengolahan, hingga pelaku usaha yang bergerak dalam industri hasil tembakau.
Karena itu, pengembangan sektor tembakau membutuhkan dukungan berkelanjutan. Selain pendampingan teknis, petani juga memerlukan akses sarana produksi, pengendalian biaya usaha tani, serta kepastian pasar dan harga jual.
Di sisi lain, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) turut menjadi instrumen pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatannya mengacu pada ketentuan perundang-undangan, antara lain untuk program kesejahteraan masyarakat, pelayanan kesehatan, dan penegakan hukum.
Melalui pembinaan dan penguatan sektor perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi berharap tembakau semakin berkembang sebagai komoditas bernilai ekonomi. Dengan pengelolaan yang tepat, sektor ini berpeluang memperkuat pendapatan petani sekaligus memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah.(Adv/DKPPNgawi/Wid)










